TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--PDI Perjuangan menyesalkan sikap pemerintah yang cenderung represif dan berlebihan dalam menangani demontrasi mahasiswa dan rakyat, menolak kenaikan harga BBM .
Keterlibatan TNI tanpa keputusan politik, musyawarah dengan lembaga perwakilan rakyat dan pimp politik, merupakan indikasi, dan hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi posisi TNI dalam demokrasi Indonesia.
"PDI-P menghimbau agar TNI tidak mengulang kesalahan di Jakarta untuk pengamanan di daerah. Kita hormati kepala daerah sebagai pemegang otoritas politik dan posisi komandan polisi sebagai penanggung jawab keamanan daerah dalam situasi tertib sipil tersebut," kata Eva Kusuma Sundari, politikus yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan, Minggu (25/3/2012).
Sepanjang situasi darurat sipil tertib sipil (bukan situasi perang), tegasnya, maka, POLRI adalah pemegang otoritas eksklusif sebagai pelaksana penegakkan hukum.
Di saat yang sama, imbuhnya lagi, PDIP menghimbau agar masyarakat melaksanakan hak berekspresi menolak kenaikan harga BBM dalam keadaan tertib, terarah, tidak anarkis dengan menyalurkan aspirasi ke DPRD masing-masing di daerah.
"Yang terpenting, jangan sampai tujuan penertiban massa dilaksanakan dengan mengorbankan HAM rakyat. Apalagi, sampai memundurkan praktek demokrasi di Indonesia," Eva mengingatkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar